Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

Tahun lalu, kewenangan pembangunan perkotaan ditempatkan di
bawah kendali kementerian pertahanan. Sekarang tentara sedang
mempertimbangkan untuk membangun dan mengoperasikan hotel mewah
bintang lima dan beberapa gedung pemerintahan di Kolombo. Lokasi ini
dinamakan dengan Komplek Markas Besar Militer di Battaramulla.

Di negara-negara seperti Pakistan, Bangladesh dan Indonesia dimana
telah ada pemerintahan militer dan otoriter yang didukung oleh kekuatan
militer, militer menjalankan bank, sekolah dan bahkan usaha industri.
Hasilnya umumnya telah negatif dalam hal efisiensi ekonomi. Kegiatan
ekonomi yang dijalankan oleh militer memiliki subsidi inbuilt yang
menciptakan kesan bahwa mereka menjalankan hal tersebut untuk
mendapatkan keuntungan, padahal sebenarnya ada kerugian besar yang
mereka dapatkan. Hal ini karena gaji dan biaya logistik personil militer yang
bekerja pada proyek-proyek ekonomi tidak dibebankan pada proyek yang
mereka lakukan.

Di sebagian besar negara demokrasi peran militer dibatasi untuk
melindungi negara dari ancaman keamanan internal dan eksternal. Ini adalah
area kompetensi khusus mereka, karena mereka menerima pelatihan
khusus. Mereka secara ketat dilarang terlibat dalam kegiatan komersial atau
dalam urusan pemerintahan.

Pengacara HAM J C Weliamuna telah menulis bahwa "Dalam
beberapa kali, pembenaran untuk menggunakan militer untuk kegiatan non-
militer dicari dengan alasan bahwa militer"16 (atau pahlawan perang yang
membebaskan negara) tidak boleh berlebihan dan bahwa mereka harus
mitra aktif pembangunan. Dengan demikian, mereka mengatakan,
menggunakan militer untuk rekonstruksi dan kegiatan pembangunan lainnya
yang dibenarkan. Saya sendiri telah melihat perbedaan dalam tiga tahun.

18 Sekarang ini, keputusan menggunakan militer untuk kegiatan non militer diambil dari
kejadian di lapangan.

28