Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

29

b. Implikasi Partisipasi Politik Masyarakat terhadap
Ketahanan Nasional.

Secara konseptual, dalam negara yang demokratis, hal
mendasar yang melatarbelakangi konsep partisipasi politik
masyarakat adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Dalam
implementasinya, partisipasi politik dilakukan secara bersama-sama
untuk menetapkan tujuan-tujuan dan masa depan masyarakat serta
penentuan orang-orang yang akan memegang tampuk
kepemimpinan. Hal ini diyakini bahwa dengan melakukan partisipasi
politik secara bersama, maka dihasilkan efek (political efficacy)
terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.

Pada dasarnya, tanggung jawab untuk meningkatkan
partisipasi politik masyarakat sesungguhnya berada pada lapisan
elite, baik itu para politisi atau pejabat negara, karena merekalah
para aktor politik yang diberikan otoritas untuk merumuskan
kebijakan dan mengambil keputusan. Namun demikian, akibat
kurangnya sikap kenegarawanan maka masyarakat cenderung
menjadi apatis, acuh dan kurang peduli terhadap proses-proses
pembangunan. Hal ini tercermin dari rendahnya partisipasi politik
dalam sejumlah penyelenggaraan pemilu, sehingga tak jarang
jumlah suara pemilih yang abstain menjadi lebih besar daripada
jumlah suara pemenang pemilu/pemilukada.

Terdapat pula fenomena politik yang menarik, karena di satu
sisi keberadaan bangsa dan negara Indonesia secara sosial-politik
ditopang oleh salah satu nilai dasar, yaitu kedaulatan rakyat, namun
di sisi lain kehadiran rakyat untuk memberikan akuntabilitasnya
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam suatu proses
politik dapat dikatakan belum terlalu optimal. Kondisi tersebut dapat
mengakibatkan terjadinya krisis kepercayaan dan delegitimasi
terhadap para pemimpin, sehingga dikhawatirkan dapat
menghambat proses pembangunan yang berimplikasi negatif
terhadap Ketahanan Nasional bangsa Indonesia.