Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 15

27

Stakeholder yang memiliki unsur patroli, seperti pada Tabel 3 . 2.28

 STAKE   TNIAL POLAIR   PS KPLP       BEA   BAKOR  JMLH
HOLDER   351 ; v.s*87  DKP           CUKAI  KAMLA  TOTAL
                       2.7*■' ■<.'s
JUMLAH                                77            573 ;
 KAPAL
PATROLI

Tabel 3.2 Jumlah Kapal Patroli yang dimiliki stakeholder.

Dari jumlah kapal patroli yang ada bervariasi dibedakan antara tipe
kapal besar, (diatas 75 m), kapal sedang (25-75 m) dan kapal kecil
(kurang dari 25 m), Adapun yang memenuhi standar untuk patroli di
semua perairan Indonesia adalah tipe kapal ukuran sedang keatas
yang memiliki kecepatan minimal 12 knots, memiliki jangkauan radar
minimal 20 Nm, memiliki peralatan komunikasi yang memadai dan
memiliki endurance (ketahan lamaan dilaut) 96 jam, dengan jumlah
kapal yang dimiliki (573) yang memenuhi kriteria tersebut sekitar 200
kapal, untuk T N I A L sekitar 150 KRI dan stakeholder yang lain
sekitar 50 kapal patroli, unsur lainnya adalah tipe kapal kecil berupa
speedboat yang beroperasi hanya disekitar pantai dan pelabuhan.
Dari 150 KRI untuk TN I A L dengan melihat pola pembinaan dan
kegiatan operasi disiapkan 31 KRI berbagai jenis dan 11 pesawat
udara maritim.

          Dalam kegiatan keamanan laut yang dilaksanakan untuk
meliput area patroli tidak semua wilayah perairan Indonesia seluas
sekitar 5,8 juta Km2 tetapi daerah strategisIfocal area yang dipilih
yang rawan terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum antara lain
perairan Selat Malaka, Perairan Natuna, Laut Sulawesi, ALKI-III dan
Laut Arafuru yang disiapkan T N I A L ± 31 KRI dan 11 pesawat udara
(pesud) maritim, dari stakeholder ± 30 - 45 kapal, dengan
pengaturan patroli empat hari di laut (termasuk lego jangkar), dan
tiga hari sandar di pangkalan untuk bekal ulang logistik. Ditinjau dari
manajemen operasi dan aspek pemelihaan dan perbaikan (Harkan)
Jadwal Olah Guna (JO G ) dan Jadwal Olah Perbaikan (JO P ) dibagi

28 Bakorkamla RI (2013) "Pokok-Pokok Pikiran Tentang Pembentukan Badan Keamanan Laut
    Jakarta.
   10   11   12   13   14   15   16   17