Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

66

sistem yang dibangun dengan arsitektur yang berbeda-beda
diharapkan dapat terhubung, dan terintegrasi secara terpadu dan
dapat terintegrasi dengan Puskodal Mabes TNI, Puskodal TNI AL
sehingga sistem pengawasan maritim terpadu dapat efektif untuk
mendukung pengamanan laut secara optimal.

Dari data-data tersebut diatas dengan terpenuhinya sarana
prasarana penjagaan terutama unsur patroli dan sistem pengawasan
IMSS secara geografi seluruh wilayah yang rawan di focal area
dapat terliput oleh unsur patroli sehingga dapat mencegah, dan
menindak segala kejahatan maupun pelanggaran hukum di laut,
demikian juga dari aspek SKA kelautan dapat terlindungi, aspek
demografi adanya rasa aman bagi masrakat maritim dan pengguna
jasa di laut, sehingga terjaminnya keamanan, keselamatan dan
penegakan hukum dapat terwujud dengan demikian pengamanan
laut menjadi efektif.

b. Meningkatnya Kerjasama stakeholder dalam Penga­
manan Laut oleh Bakorkamla.

Meningkatnya peran dan fungsi Bakorkamla sebagai wadah
untuk mengkoordinasikan tiga belas instansi terkait (stakeholder)
yang memiliki kewenangan dalam penanganan penjagaan
keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut. Mantapnya
koordinasi, konsultasi dan kerjasama diantara ketigabelas instansi
yang ada untuk menyatukan komitmen dan persepsi yang sama
terhadap pemahaman tentang konsep keamanan laut dalam
pelaksanaan tugas dilapangan. Kegiatan penegakan hukum,
keamanan dan keselamatan di laut diselenggarakan Bakorkamla
untuk melakukan penegakan hukum terhadap semua tindak pidana
yang terjadi di laut. Dalam pelaksanaan operasinya kodal ada pada
Usatu komando" dengan mengoptimalkan segenap kewenangan,
kekuatan dan kemampuan yang dimiliki stakeholder secara sinergi
dengan tidak menghapus fungsi/kewenangan utamanya serta
peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan
kepadanya. Sinergitas kewenangan, kekuatan dan kemampuan
harus tercermin dalam struktur organisasi, mekanisme, prosedur dan