Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

16

mengadakan administrasi, dan memberikan keterangan mengenai
persediaan dan administrasi barang yang disimpan.

c. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 38
Tahun 2009 tentang Pos. Substansi pengaturan pada undang-
undang ini yang penting terkait logistik adalah badan usaha
perposan dapat melakukan layanan logistik; jaringan perposan
diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah NKRI.

d. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2004 tentang Jalan.
Pengaturan jalan dalam undang-undang ini utamanya adalah
pengaturan sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan
sekunder, yang berdasarkan rencana tataruang; pengaturan
pemanfaatan jalan dan kelancaran lalu lintas melalui pembagian
status, kewenangan penyelenggaraan jalan, fungsi, dan kelas jalan;
pengawasan dan pemeliharaan jalan dan jalan tol sebagai jalan
nasional.

e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009. Peraturan perundangan ini
utamanya mengatur : pengaturan pergerakan pindah kendaraan,
orang, dan/atau barang; pengelompokkan kelas dan daya dukung
jalan untuk mendukung arus lalu lintas; mensyaratkan adanya
pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana
dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; penyidikan terhadap
pelanggaran perizinan angkutan umum; ketentuan dibangunnya
terminal sesuai rencana induk dan rencana tata ruang untuk
menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta
keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu; ketentuan
kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan yang harus