Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

74

3) Pemerintah daerah mengumpulkan data, peta, jumlah
penduduk, potensi wilayah serta keunggulan wilayah yang
akan dimanfaatkan sebagai masukan untuk menyusun
rencana tataruang daerahnya.

4) Pemerintah daerah, berkoordinasi dengan Kementerian
pekerjaan umum menyusun rencana tata ruang daerahnya
sebagai langkah untuk menyelaraskan rencana tataruang
daerahnya dengan tataruang nasional dan tata ruang pulau;

5) Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Koordinasi
Penataan Ruang Nasional berkoordinasi untuk finalisasi
tataruang daerah;

6) Bappenas berkoordinasi dengan Kementerian terkait untuk
membuat rencana aksi pembangunan, belandaskan tataruang
daerah yang telah fin a M

b. Upaya Strategi 2 : Menguatkan peraturan perundangan
tentang logistik:

1) Kementerian Koordinator Perekonomian dan DPR

meningkatkan hirarki peraturan presiden tentang cetak biru

sistem logistik nasional menjadi undang-undang;

2) Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koordinator

Perekonomian berkoordinasi untuk meningkatkan peraturan

menteri perhubungan tentang sistem transportasi nasional

menjadi peraturan pemerintah sebagai turunan undang

undang logistik;

3) Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan

Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan

Kementerian Perindustrian, berkoordinasi untuk membuat

dokumen detail perpindahan antar moda, dan pemberian

^ n s e n tif pada badan usaha yang bergerak dalam angkutan

multi moda;