Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 15
sistem dan mekanisme yang sistemik dan akuntabel. Disisi lain
keberadaan SIMKARI tersebut juga merupakan salah satu pilar
bagi Ketahanan Nasional, disamping pilar-pilar lain seperti sistem
reformasi birokrasi di Kemenpan, sistem informasi kependudukan
di Kemendagri, sistem informasi imigrasi di Kemenkumham, dan
sistem-sistem yang lainnya.
8. Peraturan dan Perundangan Terkait
a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan llmu
Pengetahuan dan Teknologi.
Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tahun 2002 yang pada
prinsipnya berisikan substansi tentang dorongan bagi kemajuan
ilmu dan pengetahuan termasuk teknologi. Dengan adanya
undang-undang ini maka berbagai pemanfaatan dan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan secara efektif
dan berkesinambungan.
b. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan E-Govemment.
Tujuan utama dari Instruksi Presiden ini adalah untuk
menjembatani terwujudnya suatu sistem yang terpadu dan
mampu melakukan proses pengaksesan, pengelolaan, maupun
pendayagunaan serta monitoring terhadap berbagai data yang
ada.
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional. Merupakan undang-undang mengenai
Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) merupakan
landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan
pembangunan 5 tahun yang sistimatik dan tersusun serta
15
