Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 11
terwujud sistem yang bersendikan transparansi dan akuntabel yang
merupakan pengejawantahan dari Sila Pertama Pancasila. Melalui
SIMKARI juga akan terwujud kesatuan sistem yang terpadu,
sehingga mendukung aktualisasi Sila Ketiga Pancasila. Demikian
juga apabila SIMKARI dapat teraktualisasi secara menyeluruh, maka
otomatis terimplementasi filosophi nilai-nilai Pancasila Sila ke lima.
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI)
1945 Sebagai Landasan Konstitusional
UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat
baik bagi pemerintah, setiap lembaga Negara dan lembaga
masyarakat serta mengikat bagi setiap warga Negara Indonesia
dimanapun berada maupun bagi setiap penduduk yang ada di
wilayah Negara Republik Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 sebagai
landasan konstitusional dapat dipersepsikan sebagai suatu
keputusan polrtik nasional yang dituangkan ke dalam norma-norma
konstusional.
UUD NRI 1945 pasal 31 ayat 5 mengamanatkan bahwa
“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk
memajukan peradapan serta kesejahteraan umat manusia”.
Artinya bahwa pengembangan teknologi informasi sebagaimana
juga SIMKARI pada aktualisasinya telah di dukung sepenuhnya
oleh UUD NRI 1945 sehingga keberadaan SIMKARI sebagai
sistem informasi manajemen di Kejaksaan Rl mutlak sangat di
perlukan guna mendukung pembangunan nasional.
Pada sisi lain UUD NRI 1945 juga mengamanatkan “Untuk
membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamainan abadi dan keadilan sosial”. Apabila di
11