Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 11

terwujud sistem yang bersendikan transparansi dan akuntabel yang
      merupakan pengejawantahan dari Sila Pertama Pancasila. Melalui
      SIMKARI juga akan terwujud kesatuan sistem yang terpadu,
      sehingga mendukung aktualisasi Sila Ketiga Pancasila. Demikian
     juga apabila SIMKARI dapat teraktualisasi secara menyeluruh, maka
     otomatis terimplementasi filosophi nilai-nilai Pancasila Sila ke lima.

b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI)
      1945 Sebagai Landasan Konstitusional

      UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat
     baik bagi pemerintah, setiap lembaga Negara dan lembaga
     masyarakat serta mengikat bagi setiap warga Negara Indonesia
     dimanapun berada maupun bagi setiap penduduk yang ada di
     wilayah Negara Republik Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 sebagai
     landasan konstitusional dapat dipersepsikan sebagai suatu
     keputusan polrtik nasional yang dituangkan ke dalam norma-norma
     konstusional.

     UUD NRI 1945 pasal 31 ayat 5 mengamanatkan bahwa
     “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
     menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk
     memajukan peradapan serta kesejahteraan umat manusia”.
     Artinya bahwa pengembangan teknologi informasi sebagaimana
     juga SIMKARI pada aktualisasinya telah di dukung sepenuhnya
     oleh UUD NRI 1945 sehingga keberadaan SIMKARI sebagai
     sistem informasi manajemen di Kejaksaan Rl mutlak sangat di
     perlukan guna mendukung pembangunan nasional.

     Pada sisi lain UUD NRI 1945 juga mengamanatkan “Untuk
     membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan untuk
     memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
     bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
     kemerdekaan, perdamainan abadi dan keadilan sosial”. Apabila di

                                           11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16