Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI

62

pemerintahan di daerah, seperti membantu pemerintah di daerah pada
program Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan melalui Pembinaan
Teritorial.

TNI AD dalam hal ini Komando Kewilayahan sebagai ujung
tombak dalam menyelenggarakan Fungsi Pembinaan Teritorial
diharapkan mampu berperan dalam membantu tugas pemerintah
khususnya pemerintah di daerah seperti dalam menciptakan lahan-
lahan pertanian, perkebunan dan perikanan yang produktif, dengan
jumlah personel TNI AD yang lebih dari 320.000 orang dan dengan
lahan-lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun TNI AD,
dapat menjadi potensi strategis dalam membangun Ketahanan
Pangan. TNI AD pada dasarnya merupakan partner yang ideal untuk
membangun Ketahanan Pangan yang dilaksanakan dari pedesaan, hal
ini mengingat jumlah personel yang besar dan adanya Satkowil dimulai
dari Kodam, Korem, Kodim dan Koramil sampai dengan para Babinsa
yang ada di tiap-tiap Desa disamping dimilikinya sarana dan prasarana
yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan dalam rangka
Ketahanan Pangan.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian Rl telah
menggandeng TNI AD untuk mendorong Ketahanan Pangan melalui
Kesepakatan Kerja Sama (KKS) TNI AD Mendukung Ketahanan
Pangan (TMKP). KKS ini merupakan tindak lanjut dari nota
kesepahaman (Memorandum o f UnderstandinglMoU) antara Menteri
Pertanian Rl dan Panglima TNl tentang kerja sama dan program
pembangunan pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan
Nasional. Dokumen kesepakatan kerja sama akan berperan sebagai
payung hukum bagi kerja sama pembangunan pertanian di daerah
karena lingkup kerjanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama
Kodam (Komando Daerah Militer), Korem (Komando Resort Militer) dan
Kodim (Komando Distrik Militer). Ada empat kegiatan Kementerian
Pertanian Rl yang dapat lebih optimal dengan bantuan dari TNI AD,
yaitu pengawalan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu
(SLPTT), pengembangan Kemandirian Pangan pada kawasan