Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 15
29
26. PAPUA 11 17 12
27. BABEL 00 1
28. BANTEN 00 1
297 G orontalo 00 0
30. MALUKU UTARA 2 4 0
31. KEP. RIAU 00 0
JUMLAH 109 136 128
(sumber Sops Polri)
Faktor penyebab terjadinya konflik komunal, antara lain perbedaan
penafsiran tentang ajaran agama, penodaan agama, sengketa pendirian tempat
ibadah, perebutan pengaruh dengan provokasi dan kecurangan kandidat beserta
pendukung dalam Pemilukada, perebutan sumber-sumber ekonomi, upah buruh
yang rendah, tumpang tindih regulasi, sengketa batas wilayah, penyerobotan
lahan, perebutan sumber kekayaan alam antara masyarakat dengan pelaku
usaha, tawuran antar supporter, perkelahian antar suku, perkelahian antar
kampung, tawuran antar pelajar/kelompok pemuda dan Iain-lain.
Sejalan dengan berkembangnya fenomena konflik sosial tersebut, dalam
persiapan pengamanan Pemilu 2014, Mabes Polri telah melakukan pemetaan
potensi konflik di Indonesia pada awal tahun 2013 dengan hasil pemetaan
sebagai berikut : terdapat 2.783 potensi konflik meliputi 1.500 rawan konflik
Poleksosbud, 394 rawan konflik SARA, 301 rawan konflik batas wilayah dan 588
lainnya rawan konflik Sumber Daya Alam (Sumber Kekayaan Alam).
Potensi konflik yang terbanyak berada di Jawa Timur dengan 238 potensi,
diikuti Kaltim 199 potensi, Jateng 197 potensi, Sumut 183 potensi, Jabar 151
potensi dan di DKI 149 potensi. Sedangkan potensi konflik yang terendah
Gorontalo 48 konflik dan Kepulauan Riau 54 konflik.Potensi-potensi konflik
tersebut, dalam perkembangannya dapat berkurang atau bertambah sesuai
situasinya. Selanjutnya secara lengkap akan digambarkan pada tabel berikut ini.
