Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

21

Negara sekular. Dengan bentuk seperti itu Pemerintah atau Negara ikut
terlibat didalam persoalan-persoalan yang dihadapi umat beragama. Karena
posisinya yang demikian, Pemerintah dituntut untuk bersikap netral. Karena
itu pemahaman ajaran agama dalam konteks pluralitas Indonesia hams terus
menerus ditingkatkan, sementara Pemerintah dituntut untuk
mengembangkan situasi yang kondusif bagi keharmonisan hubungan umat
beragama.”

Pada dewasa ini bangsa Indonesia kerap dihadapkan pada fenomena
disharmoni sosial yang disebabkan pemahaman ajaran agama antara lain
konflik yang berkaitan dengan keberadaan jemaah Ahmadiyah yang
menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan. Timbulnya kondisi
sedemikian tidak terlepas karena lemahnya kewaspadaan masyarakat
setempat maupun masih rendahnya jiwa nasionalisme sebagian masyarakat
setempat. Oleh kerena itu untuk dapat mengetahui maupun mendeteksi sejak
dini sekaligus untuk cegah dan tangkal dini terhadap hakekat ancaman dalam
rangka kewaspadaan nasional, maka masyarakat Indonesia harus memiliki
kemampuan deteksi dini, kesediaan untuk memberitahukan sejak dini serta
memiliki kemampuan untuk mencegah dan menangkal terhadap
kemungkinan konflik yang dapat timbul. Hal demikian menunjukkan bahwa
rakyat Indonesia memiliki kepedulian dan tanggungjawabnya dalam
kewaspadaan nasional.

b. Sementara dalam buku Aceh setelah Tsunami dan Konflik, yang
disunting oleh Patrick Daly R. Michael Feener dan Anthony Reid, di dalam
buku tersebut Rizal Sukma menulis Makalah berjudul Mengelola Perdamaian
di Aceh : Tantangan pemeliharaan perdamaian pasca konflik. Rizal Sukma
menyatakan : “Isu terpenting dalam pemeliharaan perdamaian pasca konflik
adalah komitmen dan kemampuan semua pihak yang berkepentingan
dengan perdamaian itu (Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, mantan
anggota GAM, pemimpin politik dan agama, masyarakat sipil, komunitas