Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI

51

e. Politik

Perjaianan demokrasi Indonesia telah mengalami pasang
surut sesuat dtnamika sejarah perjaianan Bangsa. Demokrasi
liberal, demokrasi terpimpin sampai demokrasi pancasila telah
dilaiui oleh bangsa dalam membangun refasi kekuasaannya.
Setring dengan tuntutan reformasi, demokrasi itupun kemudian
digugat menjadi lebih luas dan lebih bebas sampai-sampai
“keblabasan”. Penyaluran aspirasi rakyat bark dalam bentuk
tutisan di media cetak maupun “nyanyian* melalui media
elektronik, bahkan melaltti demo secara langsung dapat
dirasakan kebebasannya. Hal tersebut dapat terlihat ada
pemaksaan kehendak dari sebagain orang atau kelompok tanpa
mempedulikan batas-batas etika berdemokrasi itu sendiri.

Demikian di satu sisi, dalam kehidupan politik, tampak
sekali demokrasi yang berkembang adalah demokrasi
prosedural. Konsepsi demokrasi prosedural dalam literatur ilmu
politik telah banyak menarik perhatian, seperti Joseph
Schumpeter dan Robert Dahl (diulas dalam buku David Held:
M odels o f Dem ocracy Edisi Terjemahan, 2006), maupun Samuel
P Huntington (diulas dalam bukunya Political Order in Changing
Societies, edisi terjemahan 2003). Konsep demokrasi prosedural
oleh Schumpeter bersifat “one man one vote”. Konsep ini bagi
dia meritpakan metode politik penataan kelembagaan untuk
sampai pada keputusan politik di mana individu meraih
kekuasaan untuk mengambif keputusan melalui perjuangan
kompetitif untuk meraih suara. Demokrasi semacam ini
menekankan kepatuhan atas prosedur yang berlaku dalam
merebut, mempertahankan dan mengakumulasi kekuasaan.
Artinya, demokrasi hanya dimaknai persoalan ketaatan terhadap
norma-norma institusional prosedural, tanpa memperhatikan
aspek substansial.