Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

dilaksanakan untuk menciptakan regulasi dalam suatu sistem perdagangan
liberal oleh para anggotanya, termasuk Indonesia. WTO diharapkan dapat
memecahkan masalah-masalah perdagangan internasional dan mempunyai
otoritas dalam menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara yang melakukan
pelanggaran prinsip-prinsip perdagangan bebas. Keputusan-keputusan
WTO bersifat mengikat dan mempunyai bidang kerja yang sangat luas
sehingga para pengkritiknya mengatakan bahwa dengan cakupan kerja
seperti itu, memberikan kesan WTO menjadi organisasi “super” yang
mengurusi segala hal di dunia termasuk kehidupan sehari-hari. Dengan
melebarnya lingkup kerja WTO, ditambah dengan kekuatan legal binding
dari agreements yang dihasilkannya, membuat WTO menjadi lembaga dunia
yang sangat berkuasa. Para anggota WTO kini harus tunduk sepenuhnya
pada agreements tersebut yang intinya membuat mereka harus
meliberalisasikan perekonomiannya secara terjadual, dan mengikat. Hal ini
mengakibatkan ekonomi negara berkembang harus menyerahkan
sepenuhnya kegiatan ekonominya kepada mekanisme pasar bebas dan
liberalisme ekonomi.

Demikian halnya dengan Bank Dunia merupakan lembaga bank yang
bergerak untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan, sedangkan IMF
bertanggungjawab terhadap stabilitas moneter internasional dan persoalan-
persoalan keuangan. Karena peran ini, IMF mempunyai andil besar dalam
menyelesaikan krisis moneter yang melanda dunia seperti yang terjadi pada
pertengahan tahun 1997. Kedua lembaga ini mempunyai perbedaan dalam
bidang kerjanya, tetapi mempunyai prinsip yang sama yakni menekankan
liberalisasi ekonomi melalui program penyesuaian struktural seperti
liberalisasi perdagangan, deregulasi peran pemerintah, dan privatisasi
perusahaan. Jika dilihat dari program penyesuaian struktural ini, dapat
dikatakan bahwa paradigma pembangunan yang dianut kedua lembaga ini
mengacu pada neoliberalisme ekonomi.6 Setelah berakhirnya perang dingin,
Amerika Serikat menjadi satu-satunya adi kuasa di dunia. Hal ini terlihat dari
besarnya peranan AS dalam organisasi internasional seperti Perserikatan

6 Budi Winarno Prof.DR.MA, 2007, Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, Jakarta

38