Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

b. Strategi 2 : Melaksanakan sistem perolehan Izin Usaha
Pertambangan (IUP)

Strategi ini dimaksudkan untuk memperbaharui peraturan,
perundang-undangan dan kebijakan terkait sumber daya mineral dan
batubara yang sudah tidak efektif dan efisien, tumpang tindih dan
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau antar sektor
serta melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-
undangan dan kebijakan. Pengaturan untuk meningkatkan nilai
tambah produk sumber daya mineral dan batubara serta harmonisasi
Pemerintah Pusat dan Daerah terkait dengan undang-undang otonomi
daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah juga menjadi
sasaran dalam strategi ini.

Tujuan strategi ini agar peraturan pelaksanaan atas UU
Minerba terus dilengkapi. Pemerintah menyiapkan peraturan menteri
untuk melaksanakan empat PP yang menjalankan amanat UU
Minerba. Dapat dikatakan sudah hampir semua aturan pelaksanaan
sudah dibahas. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah ada wilayah
pertambangan (WP) yang terintegrasi. Kalau WP belum keluar, maka
praktis penerbitan IUP juga tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu
setelah WP keluar berikutnya pemerintah akan mengeluarkan aturan
mainnya. Hingga saat ini aturan pelaksanaan UU Minerba sebenarnya
sudah dalam tahap finalisasi. Langkah terakhir yang sedang dinanti
adalah menunggu WP. Untuk Peraturan Pemerintah (PP), hingga saat
ini sudah ada empat PP yang menjadi turunan dari UU Minerba.
Bahkan ada satu PP yang sudah direvisi, yakni PP Nomor 23 Tahun
2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara direvisi menjadi PP Nomor 24 Tahun 2012.

c. Strategi 3 : Meningkatkan iklim investasi untuk
mengembangkan industri Minerba

Industri mineral dan batubara merupakan langka yang besar
dengan skala nasional sehingga memerlukan pendanaan yang besar

72