Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 14
42
terpolarisasi yang sangat rentan terhadap konflik vertical, sehingga perlu
pemahaman dan implentasi Sismennas secara komprehensif integral dan
holistik dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
f. Ekonomi.
Upaya pemulihan ekonomi meskipun secara makro Indonesia
mengalami kemajuan yang cukup baik yaitu mencapai angka 5,8 %32 namun
belum dapat memberikan kesejahteraan secara merata terhadap seluruh
rakyat Indonesia , hal ini terbukti dari Gini ratio yang semakin meningkat
yaitu mencapai angka 3,833 angka tersebut menunjukan terjadinya
peningkatan ketimpangan antara orang kaya dan miskin di Indonesia dan ini
berpotensi menjadi suatu ancaman bila dibiarkan dalam jangka waktu yang
cukup panjang. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai langkah
strategis masih membutuhkan waktu dan kerja keras seluruh komponen
bangsa, khususnya mengubah model ekonomi kerakyatan. Inefesiensi masih
cukup menonjol di sektor produksi dan jasa yang diwarnai oleh praktek-
praktek KKN yang semakin meluas, sehingga ekonomi biaya tinggi masih
terjadi. Hal ini mengakibatkan lemahnya daya saing produk nasional di
pasaran regional maupun intemasional. Dengan demikian dalam
mengembangkan Kepemimpinan Negarawan Kepala Daerah ditantang untuk
memperbaiki sistem birokrasi, menjadi pendorong pemberdayaan ekonomi
kerakyatan, terutama untuk menciptakan lapangan kerja dan mengatasi
pengangguran yang semakin meluas. Pemberdayaan kemampuan daerah
dalam mengelola sumber daya di daerahnya membutuhkan kesiapan dan
ketersediaan SDM yang berkualitas.
g. Sosial Budaya.
Peningkatan kualitas kehidupan melalui pendidikan nasional, kesehatan
dan lingkungan hidup belum dapat terlaksana secara lancar bahkan
cenderung mengalami penurunan seiring dengan keterbatasan dana APBN
32Hal itu disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat Keterangan Pemerintah atas RAPBN
2014 dan Nota Keuangan di hadapan anggota DPR dan DPD Rl, Jumat (16/08/2014).
33Rasio Gini di Indonesia dalam Lima Tahun Terakhir Oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Jakarta,
Desember 2012
