Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI

25

direncanakan masih berjalan lambat karena berbagai persoalan yang
menjadi penghambat, salah satunya adalah kurangnya sinergitas,
koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program/kegiatan pembangunan
antar pemangku kepentingan (stakeholder) seperti terlihat pada rencana
pembangunan pelabuhan di Kota Sorong oleh Pelindo II yang masih belum
dimulai karena belum mendapat ijin dari Kementerian Perhubungan
sebagai pihak yang berwenang dalam bidang transportasi dan Kementerian
Kehutanan terkait dengan penggunaan lahan.

Papua Barat merupakan kawasan khusus yang seyogyanya harus
ditangani dengan cara khusus pula, baik dalam perencanaan, penetapan
kebijakan, penentuan strategi, pelaksanaan program pembangunan,
maupun peningkatan kualitas SDMnya. Akan tetapi, pada kenyataannya
penetapan konsep, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan selama
ini belum tepat mengenai sasaran dan tujuan pembangunan yang
diharapkan. Sumber daya dan alokasi dana yang besar belum mampu
dioptimalkan untuk meningkatkan pembangunan di Papua Barat sehingga
menjadi lambat berkembang. Wilayah Papua Barat yang seolah terputus
dan terpisah-pisah karena kondisi geografisnya seringkali dianggap
sebagai sebuah kendala sehingga belum mampu dikembangkan menjadi
wilayah yang saling memiliki keterkaitan hubungan sosial ekonomi serta
minimnya konektivitas antar kegiatan dan kepentingan antara satu wilayah
dengan wilayah lainnya. Hal ini mengakibatkan rendahnya pertumbuhan
pusat kegiatan ekonomi maupun transaksi bisnis yang akan mendorong
tumbuhnya berbagai fasilitas sosial sebagai dampak dari pertumbuhan
ekonomi wilayah.

Pembangunan secara menyeluruh sangat bertumpu pada
peningkatan kualitas SDM yang berfungsi sebagai penggerak utama dan
faktor yang paling menentukan keberhasilan pembangunan. Kebijakan
pemerintah yang telah mengalokasikan dana pendidikan 20% dari APBN
merupakan langkah tepat untuk mewujudkan SDM yang berkualitas.
Provinsi Papua Barat memiliki jumlah penduduk sebesar 816.280 jiwa17

17 BPS. Jumlah dan kepadatan penduduk per kilom eter persegi dan per rumahtangga m enurut
Kabupaten/Kota Tahun 2012