Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 6

48

     bertaqwa terhadap Tuhan YME, rukun, bersatu, cinta tanah air,
     berkualitas maju, dan sejahtera dalam kehidupan serba selaras,
     serasi, dan seimbang kemampuan menangkap penetrasi budaya
     asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasionat yang mampu
     meningkatkan harkat martabat manusia.

           Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi,
     kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia diarahkan untuk
     memiliki kesadaran berupa akan hak dan kewajibannya sebagai
     anggota masyarakat untuk ikut mendukung terwujudnya stabilitas
     perekonomian. Kesadaran tersebut terwujud melalui sikap dan
     perilaku masyarakat yang anti korupsi dan mampu melakukan
     upaya mencegah berkembangnya sikap permisif terhadap tindak
     pidana korupsi, serta memiliki komitmen mernbantu penegakan
     hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
8) Ketahanan Gatra Hankam

           Ketahanan hankam adalah kondisi kehidupan pertahanan dan
     keamanan bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh
      rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas
      pertahanan dan keamanan yang dinamis, mengamankan
      pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan
      mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk
      ancaman. Dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, bangsa
      Indonesia memiliki kesadaran mematuhi ketentuan hukum, tidak
      melibatkan diri dalam kejahatan keuangan negara, sebagai bentuk
      adanya kemapuan meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia.

            Ketahanan di bidang keamanan dan pertahanan dan
      keamanan tersebut mengandung manfaat pada terwujudnya
      kesadaran membentuk aparat hukum dalam memberantas tindak
      pidana korupsi. Pemberantasaan tindak pidana korupsi diarahkan
      pada terwujudnya penggunaan keuangan negara sesuai ketentuan
      hukum. Di samping itu, diperlukan kualitas aparat penegak hukum
      yang dapat menghadapi ancaman dan gangguan terhadap
      keuangan negara.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11