Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 6

b. Implikasi Tata Pemerintahan yang Baik Terhadap Pembangunan Nasional

                   Pembangunan Nasional pada dasarnya adalah kegiatan yang berlangsung terus
              menerus dan berkesinambungan, terencana, menyeluruh, terpadu, terarah yang
          Ij bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata
              material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.
              Pembangunan nasional ini akan menjadi lancar dan tercapai jika adanya good
              governance dari para pelaksana pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud
              pemerintahan disini bukan saja eksekutif tetapi unsur lainnya yaitu legislatif dan
              yudikatif. Jika semua unsur menjalankan kewenangannya secara baik dan benar
              maka akan tercipta negara Indonesia yang bebas KKN, sehingga seluruh kegiatan
             yang direncanakan akan berjalan secara optimal. Demikian pula dengan
             pemerintahan yang baik dan bersih berimplikasi terhadap pembangunan nasional
             yang merupakan usaha untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional.

                  Oleh sebab itu sekali lagi dapat ditegaskan bahwa tata pemerintahan yang baik
             dan bersih tentunya akan menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis,
             pemerintahan yang bebas dari KKN dan akuntabel serta terciptanya layanan publik
             yang prima guna memperlancar pembangunan nasional sesuai harapan bangsa
             Indonesia guna memperkokoh ketahanan nasional41

14. Pokok-pokok Persoalan yang Ditemukan
                 Berdasarkan uraian sebagaimana telah digambarkan diatas, nampaknya ada

        kesan bahwa reformasi birokrasi masih sekedar pemenuhan kelengkapan dokumen
        administratif, serta masih ada pemahaman yang sempit dalam arti hanya memenuhi
        kebutuhan persyaratan untuk memperoleh tunjangan kinerja, belum ada pemahaman
        terhadap perubahan cara berfikir bagaimana dapat menjalankan tata pemerintahan
        yang baik dan benar yang bebas KKN. Sehingga secara umum dapat diidentifikasi
        pokok-pokok persoalan yang dihadapi antara lain:

                                                              32
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11