Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

BAB VI
KONSEPSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

24. Umum

Dari uraian pada bab sebelumnya telah dikemukakan dua pokok persoalan
mendasar yang kemudian disampaikan kondisi yang diharapkan yaitu kelembagaan
pemerintah pusat yang efisien, lebih ramping, tepat fungsi dan tepat ukuran (right
sizing) dan optimalisasi sistem rekrutmen promosi jabatan melalui lelang jabatan secara
terbuka {open bidding). Memang Kementerian PAN dan RB sudah mempunyai 9
program percepatan reformasi birokrasi, tetapi dua persoalan pokok tersebut yang
nampaknya perlu mendapat perhatian khusus.

Oleh sebab itu dalam rangk/a mencapai keinginan tersebut perlu segera
dirumuskan kebijakan umum pelaksanaan reformasi birokrasi, dari kebijakan tersebut
ditentukan strategi yang sesuai untuk mencapainya serta langkah-langkah teknis
berupa action plan serta upaya-upaya konkrit yang harus ditempuh. Pembahasan
mengenai kebijakan, strategi dan upaya yang perlu dilakukan oleh masing-masing
pihak dijabarkan dalam bagian-bagian berikut.*52

25. Kebijakan

Kebijakan melalui 9 program percepatan yang dikemukakan oleh Kementerian
PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara) dan RB (Reformasi Birokrasi) yang merupakan
penjabaran dari Grand Design serta Road Map reformasi birokrasi, hasil yang telah
dicapai belum menunjukkan hal yang signifikan. Berdasarkan uraian yang dituangkan
dalam “Profil Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi” lebih banyak
dikemukakan tentang inventarisasi kementerian/lembaga yang sudah, sedang, akan
dan belum mendapatkan tunjangan kinerja per 26 November 2012. Misalnya ada 16
kelembagaan pusat yang sudah melaksanakan RB dalam arti memperoleh tunjangan
kinerja seperti Kementerian Keuangan, BPK, MA, Setneg, Sekab, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, BPKP, Kementerian Koordinator Bidang

68