Page 2 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 2
44
kondisi bauran energi, batubara 19,35%, gas bumi 21,33%, minyak bumi
55,07%, panas bumi 1,22% dan tenaga air 3,02%. Bauran energi tahun
2012 terdiri dari: minyak bumi 41%; batubara 29%; gas bumi 24%; dan
energi barn terbarukan 6% antara lain panas bumi dan tenaga air.26
Adapun pemanfaatan energi gas dan batubara belum optimal
dikarenakan infrastruktur yang terbatas dan harga jual yang belum
mencapai keenomomiannya. Kondisi ini berakibat Indonesia menjadi net
importir minyak, subsidi BBM membengkak, pengembangan energi
altematif terhambat dan bauran energi timpang dikarenakan
penggunaan gas dan batubara tidak optimal.
Untuk mengoptimalkan penggunaan gas dan batubara maka
direncanakan pada tahun 2025 bauran energi untuk gas 30% dan
batubara sebesar 33% (Perpres 5 tahun 2006). Namun demikian sesuai
draf blueprint Kebijakan Energi Nasional yang telah disetujui oleh DPR
Rl, bauran energi ditargetkan menjadi sebagai berikut: minyak bumi 25%
dari sebelumnya 41% pada tahun 2012; batubara 30% meningkat dari
sebelumnya 29% pada tahun 2012; gas bumi 22% menurun dari
sebelumnya 24% tahun 2012; dan energi baru terbarukan sebesar 23%
meningkat drastis dari sebelumnya hanya 6% pada tahun 2012. Blueprint
ini adalah yang menjadi dasar optimalisasi sumber daya batubara di sisi
hilir.27
Selain energi fosil yang tidak terbarukan masih ada potensi energi
terbarukan lainnya yang berupa panas bumi, air, biomassa, tenaga surya
dan tenaga angin. Potensi yang terbesar adalah panas bumi 75,67 GW
dan air 27,45 GW. Potensi ini dapat dimanfaatkan dengan energi final
berbentuk energi listrik. Sifat dari energi terbarukan ini adalah biaya
investasinya mahal dan lokasinya cenderung jauh dari konsumen
sehingga membutuhkan transmisi dan distribusi yang panjang dan
pembangunan infrastruktur seperti jalan untuk mencapai lokasi
26 Dew an Energi Nasional, 2014. “Proyeksi Bauran Energi".
27 Sutijastoto, K ESDM . 2014. "Pengelolaan sda guna meningkatkan pembangunan keunggulan
kompetitif perekonomian dalam rangka ketahanan nasional”
