Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 5

59

         d. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sinergitas Pemerintah Daerah
         dan Aparat TNI/POLRI dalam Rangka memperkokoh keutuhan NKRI.

                   Peran Pemerintah Daerah, TNI dan Polri untuk melaksanakan tugas
         dalam rangka mengamankan wilayah dan menjaga keutuhan NKRI khususnya di
         Provinsi Papua sangat perlu mendapat perhatian dalam meningkatkan kualitas
         dan kuantitas agar optimal dalam mensinergiskan koordinasi, kerjasama dan
         dukungan dalam menangani setiap permasalahan yang terjadi di wilayah Papua,
         sehingga upaya dalam mensosialisasikan Pepera 1969 dapat di terima secara
         penuh oleh penduduk masyarakat Papua secara komprehensif. Pemberlakuan
         kebijakan otonomi khusus secara politis, pertama-tama memang untuk meredam
        tuntutan rakyat Papua, namun yang lebih penting dari itu adalah tujuan untuk
         menciptakan peluang dalam menyusun paradigma baru pembangunan yang
         memusat pada kebutuhan hak-hak dasar orang Papua.25 Otonomi khusus dapat
        memberikan perubahan yang signifikan terhadap pelaksanaan fungsi
        pemerintahan dalam hal melayani (service), membangun (development) dan
        memberdayakan (empowerment) masyarakat. Kebijakan otonomi khusus juga
        dapat mewadahi aspirasi masyarakat Papua, antara lain : Pertama, hak-hak
        politik orang Papua dalam mengekspresikan diri dan lingkungan sebagai bagian
        dari bangsa Indonesia dapat diwadahi; Kedua, kesenjangan ekonomi antara
        pendatang dan masyarakat asli Papua dapat dieliminasi sebagai akibat
        kurangnya keberpihakan kepada masyarakat asli Papua; Ketiga, penegakan
        hukum yang berjalan secara maksimal; Keempat, sosial-budaya masyarakat
        tidak tergerus dari akar budaya asli Papua, karena dalam pembangunan
        dilaksanakan dengan mengintegrasikan kebudayaan Papua dalam rencana
        pembangunan; dan Kelima, dalam bidang keamanan lebih mengedepankan
        pendekatan kesejahteraan. Hal ini merupakan suatu langkah yang positif dalam
        rangka membangun kepercayaan rakyat Papua kepada Pemerintah, sekaligus
        merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar demi tuntasnya

25 Widjojo, Muridan S, dkk. 2009. Papua R oad M ap : Negotiating the Past, Improving the Present and Securing
theFuture. Jakarta : LIPI. H al: 15.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10