Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

90

perundang-undangan merupakan langkah-langkah yang harus dikedepankan
dalam meningkatkan implementasi Ketahanan Nasional dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga dengan merealisasikan
kebijakan, strategi dan upaya tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
Revitalisasi Resolusi PBB tentang Pepera tahun 1969 guna meningkatkan
Ketahanan Nasional dalam rangka keutuhan NKRI dapat terjaga.

29. Saran.

a. Penuntutan peninjauan kembali pelaksanaan Pepera di Papua seiring
dengan bergulirnya waktu, masih saja terjadi aksi-aksi yang dilakukan oleh
KNPB untuk memunculkan kembali hal tersebut. Oleh sebab itu dalam
penanganannya, hendaknya tidak terlalu cepat ditangani dengan pendekatan
kekuasaan (kekuatan militer), namun perlu menggunakan pendekatan smart
power ( hard dan soft power) sehingga dapat membangun social trust Pada
dasarnya, gerakan separatisme yang di picu melalui kegiatan KNPB justru
dipacu oleh karena ketiadaan kepercayaan masyarakat Papua serta frustasi dari
perseorangan (oknum) kepada pemerintah karena tujuan untuk mendapatkan
jabatan seperti kepala daerah tidak terpenuhi sehingga melakukan tindakan
demonstrasi agar mendapat perhatian dari pemerintah. Karena itu, pemerintah
harus berupaya mengembalikan social trust tersebut kepada masyarakat Papua.
Penyelesaian separatisme dengan menggunakan pendekatan smart power (
hard dan soft power) melalui metode pendekatan budaya, agama dan
kesetaraan secara komprehensif agaknya merupakan pilihan strategis ke depan
untuk membangun kepercayaan dan menyelesaikan masalah yang terjadi secara
komprehensif, integral di wilayah Papua.

b. Pemerintah pusat dan daerah bersama seluruh komponen masyarakat
harus mampu membangun kembali semangat “saling percaya” dalam interaksi
antar komunitas atau kelompok sosial sehingga revitalisasi Pepera dapat