Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 6

34

        Ironis anak-anak sebagai generasi muda, secara perlahan satu
       tatanan atau suatu tata hubungan telah tercerabut, kehilangan upaya
       satu kesatuan. Tak terbentuk hubungan antar mata rantai bersifat
       pertambahan (added value), memperkaya, dan meningkatkan mutu
       mata rantai yang dapat berbentuk kesamaan pola berpikir, sikap, dan
       perilaku kelompok. Anak-anak bertumbuh tanpa dasar, penopang,
       dan penyubur nilai integrasi yang serasi, seimbang, dan selaras dari
       ketahanan nasional. Nilai-nilai Ketahanan Nasional dan Wawasan
       Nusantara menjadi acuan untuk praktek kenegaraan/ kemasyarakatan
       dan pembangunan nasional untuk membentuk nilai pembangunan
       manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya
       dalam kehidupan berharkat. Sementara itu, baik Wawasan Nusantara,
       ketahanan nasional, maupun pembangunan nasional, nilai-nilainya
       digali dari sumber nilai nasional, yaitu Pancasila dan Undang-Undang
       Dasar 1945.

14. Pokok-pokok persoalan yang ditemukan
Pokok-pokok persoalan yang penyebab dari adanya kondisi
Penanaman Nilai Nilai Kebangsaan saat in i.

       a. Tidak siapnya kurikulum dari sistem Pendidikan. “Non
       scholae sed vitae”, bahwa tujuan bersekolah bukanlah untuk sekolah,
       melainkan untuk hidup ke masa depan. Pendidikan nasional harusnya
       berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
       peradaban bangsa yang bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan
       bangsa dan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar
       menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
       Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
      warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab. Hingga akhir
       tahun 2012 ini, rencana pemberlakuan kurikulum baru 2013 masih
       menyisakan tanda tanya, apakah kurikulum tersebut benar-benar
       lebih baik, dan apakah kurikulum tersebut akan dapat diterapkan di
       lapangan. Para legislator perlu terus mengawal kurikulum, memantau
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11