Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 16
94
berkesinambungan. Dari sisi penegakan hukum peran aparat
Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi didukung TNI AL
melaksanakan fungsi penegakan hukum secara terpadu sesuai
tanggung jawabnya dalam menegakan hukum yang tegas bagi
pelanggar hukum pertambangan.
f. Kelembagaan pengelolaan pertambangan di tingkat
pemerintah daerah menjadi faktor yang yang sangat krusial untuk
mempercepat pertumbuhan sekaligus memastikan pertumbuhan
yang merata dan berkesinambungan serta berpotensi menjadi
penyumbang pendapatan negara secara nasional. Kebijakan yang
terpadu merupakan faktor penting dalam menjaga kekayaan
keragaman jenis dan kekhasan sumber daya tambang guna
mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal
pembangunan nasional.
29. Saran. Berangkat dari kesimpulan di atas dapat diajukan beberapa
saran sebagai berikut:
a. Pemerintah Pusat disarankan membangun infrastruktur
jaringan data nasional terkait pengelolaan pertambangan guna
meningkatkan fungsi pengendalian dan koordinasi antar kementerian
teknis dan LPND seperti Kementerian ESDM, Kementerian PU,
Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian
Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional,
BPK, KPK dan aparat penegak hukum.
b. Pemerintah Pusat disarankan menerbitkan Peraturan
Pemerintah tentang Sistem Informasi Pertambangan guna
memberikan kemudahan data informasi geologi dan geospasia! bagi
pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.
