Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI

St

usaha pendayagunaan dan pemanfaatan potensinya, dan sekaligus
dapat mendorong penduduk angkatan kerja dapat mengambil peran
melakukan pemerataan pengembangan dan pembangunan daerah,
dalam rangka meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan penduduk
di daerah.

d. Gatra Ideologi.

Era reformasi banyak tatanan politik yang berubah dan
berbagai paradigma baru muncul. Beberapa partai politik yang
berkembang tidak lagi mencantumkan Ideologi Pancasila sebagai
azas dalam organisasi politiknya. Pengutamaan kepentingan
individu dan kelompoknya ini lebih ditonjolkan daripada kepentingan
bangsa secara menyeluruh. Pengambilan keputusan berdasarkan
musyawarah mufakat sudah tidak lagi menjadi acuan utama,
melainkan lebih mengedepankan voting atau pengambilan suara
terbanyak. Hal ini berakibat pada lunturnya penghayatan nilai-nilai
luhur Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia. Oleh
karena itu, perlu dilakukan upaya revitalisasi dan pengembangan
kembali nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang
terkandung dalarrr Pancasila, untuk dijadikan landasan yang kuat
guna membangun keunggulan kompetitif perekonomian dalam
rangka pembangunan nasional, terutama di daerah perbatasan.

e. Gatra Politik.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan U U No.
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah40, maka daerah
mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijaksanaan sendiri,
sepanjang tidak bertentangan dengan paradigma nasional dan
peraturan perundangan yang berlaku, dalam kaitan dengan
pemberdayaan ekonomi masyarakat daerah perbatasan guna
meningkatkan masyarakat daerah perbatasan dalam rangka
ketahanan nasional, daerah telah diberikan kewenangan lebih besar
dalam mengatur masalah pemberdayaan ekonomi masyarakat di

40 UURI Nomer 32 Tahun 2004, di unduh Tgl. 6 September 2014 Pukul 14.15.