Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI

52

daerahnya khususnya daerah wilayah perbatasan, namun
penerapan yang sempit dari efek desentralisasi daerah ini malahan
menjadi hambatan tercapainya tujuan pemberdayaan ekonomi
masyarakat. Hal ini ditandai dengan respon dan dukungan dari
Pemerintah Daerah yang belum optimal dalam pemberdayaan
erkonomi masyarakat di daerah perbatasan guna meningkatkan
kesejahteraan dalam rangka ketahanan nasional khususnya wilayah
perbatasan Kepulauan Kalimantan. Oleh karena itu, upaya
koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah akan
dapat membuat peluang yang positif bagi pemberdayaan ekonomi
masyarakat di daerah perbatasan Kepulauan Kalimantan.

f. Gatra Ekonomi.

Dampak negatif dari krisis multi dimensi yang dialami bangsa
Indonesia telah mengakibatkan kondisi ekonomi bangsa mengalami
keterpurukan. Era reformasi memang telah berhasil melakukan
perbaikan-perbaikan pada ekonomi makro yang ditunjukkan dengan
pertumbuhan ekonomi yang cukup besar sekitar rata-rata 5 persen,
nilai tukar rupiah yang relatif stabil pada harga yang cukup wajar,
laju inflasi yang sudah relatif stabil dan cukup' rendah serta
cadangan devisa yang sudah mulai meningkat. Namun perbaikan-
perbaikan pada ekonomi makro ini belum dapat mengangkat taraf
hidup masyarakat karena aspek-aspek ekonomi lainnya belum
membaik seperti sektor riil yang belum berjalan normal,
ketimpangan ekonomi yang belum menunjukkan tanda-tanda
perbaikan, indeks pembangunan manusia yang justru semakin
menurun dan yang lebih mengkhawatirkan adalah angka
penganggguran di Indonesia masih cukup tinggi pada bulan Februari
tahun 2014 sebesar 7,15 juta (5 ,7 % ) yang sebelumnya sebesar 7,2
juta jiwa (5,82%) pada bulan Februari tahun 2013 , sedangkan
jumlah penduduk miskin sebesar 28,28 juta dari jumlah penduduk41.
Hal ini merupakan hambatan dan beban yang berat bagi pemerintah

41 http://finance.detik.com/read/ 2014/05/05/130150/2573257/4/ bps-angka-pengangguran-
turun-jadi-5,7, di unduh Tgl.6 September 2014, pukul 14.45.