Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

54

h. Gatra Pertahanan Keamanan.

Luasnya wilayah NKRI dengan ketimpangan persebaran
penduduk yang mendiami, serta kebutuhan jumlah personil TN I dan
POLRI kurang sebanding, disertai dengan jumlah dan kualitas
sarana prasarana yang belum memadai, menjadi permasalahan di
bidang hankam saat inf, apalagi di wilayah perbatasan , selain itu,
wawasan kebangsaan dan kesadaran bangsa Indonesia akan
kewajiban bela negara disinyalir relatif masih rendah.

Peraturan perundang - undangan di bidang Hankam yang
diperuntukan guna pengamanan kepentingan negara khususnya di
daerah perbatasan sudah ada, selain itu berbagai kegiatan
penegakan hukum yang telah diupayakan untuk mengantisipasi
terjadinya pelanggaran hukum di wilayah perbatasan baik di darat
maupun di laut melalui koordinasi instansi terkait dipusat maupun
daerah. Walaupun berbagai kegiatan tersebut telah dilaksanakan ,
namun masih saja terjadi pelanggaran , seperti perdagangan ilegal,
pelintas batas dan imigran g e la p , pencurian sumber kekayaan alam,
penyelundupan senjata dan terorisme serta kegiatan lainnya yang
diantaranya dilakukan oleh masyarakat di wilayah perbatasan
karena kegiatan tersebut erat dengan kebutuhan hidup mereka.
Oleh karena itu, tanpa ditangani secara serius permasalahan
pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan, maka
akan sangat berdampak pada stabilitas keamanan nasional.

19. Peluang dan Kendala

Uraian pengaruh lingkungan strategis di atas, kiranya dapat
dirumuskan hal-hal yang menjadi peluang maupun kendala dalam
pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan antara lain :

a. Peluang.

1) Adanya konsensus global tentang Millenium
D e v e lo p m e n t Goals (M DGs) sebagai kesepakatan
pembangunan internasional, telah mendorong negara-negara