Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

29

lahirnya berbagai proses penegakan hukum yang sarat kepentingan politik,
kelompok, golongan ataupun pesanan kekuatan tertentu. Kondisi ini yang
menyebabkan berbagai kendala dalam mewujudkan Optimalisasi
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Guna Menyelamatkan
Keuangan Negara Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional.
Dalam Bab ini akan dibahas optimalisasi penindakan hukum tindak pidana
saat ini, implikasi Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
terhadap penyelamatan uang negara dan mendukung pembangunan
nasional, serta permasalahan yang dihadapi.

12. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Saat Ini
a. Penanganan Tindak Pidana Korupsi
Dalam bidang penegakan hukum termasuk pemberantasan
korupsi, penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah
dilakukan tanpa pandang bulu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada
yang kebal hukum. Termasuk juga aparat penegak hukum. Sikap
tegas kejaksaan, kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) telah berhasil mengungkap dan mengusut kasus-kasus tindak
pidana, yang merugikan keuangan negara. Perwujudan Indonesia
yang bersih dari korupsi didukung oleh penyusunan perundangan-
undangan yang baik dan kuat, serta pelaksanaan peraturan
perundang undangan secara konsisten dan tanpa kompromi.
Dengan langkah ini, Indonesia dapat meningkatkan martabatnya di
mata dunia2.
Laporan UNDP bertajuk Tackling Corruption, Transforming
Lives, 2008, menyatakan bahwa indeks persepsi korupsi, Corruption
Perception Index (CPI) Indonesia telah menunjukkan banyak
perbaikan. Dalam skala 1 sampai dengan 10, dengan keterangan
bahwa skala 1 menunjukkan persepsi terhadap suatu negara
sebagai yang paling korup, dan 10 menunjukkan persepsi terhadap
negara sebagai yang paling bersih, indeks persepsi korupsi
Indonesia telah mengalami perbaikan dari 2,0 pada tahun 2004,

2RPJMN 2010-2014, hal 1-6.