Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 16
BAB V
KONDISI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DIHARAPKAN
20. Umum
Optimalisasi penegakan hukum tindak pidana korupsi memberikan
effek jera terhadap tindakan korupsi dan pengembalian uang negara untuk
mendukung pembangunan nasional. Harapan tersebut minimal dapat
meringankan pembiayaan APBN. Penegakan hukum terkait dengan
peraturan hukum dan institusi penegak hukum, kalau yang pertama
menyangkut peraturan perundang undanganya, sedangkan yang kedua
menyangkut institusi penggeraknya, seperti kepolisian RI, Kejaksaan RI,
Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakat, dalam hal ini termasuk Komisi
Pemberantasan Korupsi (K PK)1. Penegakan hukum merupakan bagian tak
terpisahkan dari pembangunan hukum, yang merupakan komponen
integral dari pembangunan nasional. Keberhasilan penegakan hukum
tindak pidana korupsi akan memberikan dorongan pengembalian kerugian
keuangan negara, kedepan supaya meberikan effek jera preventif dan
represif dibarengi dengan tuntutan perdata untuk menegakkan keadilan
sosial dan ekonomi.
Dalam bab berikut akan dibahas mengenai optimalisasi penegakan
hukum tindak pidana yang diharapkan, kontribusi optimalisasi penegakan
tindak pidana korupsi terhadap pengembalian keuangan negara dan
pembangunan nasional dan indikator keberhasilannya.
21. Kondisi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang
D ih a rap k an
Harapan untuk dapat memberantas praktik tindak pidana korupsi di
Indonesia melalui penegakan hukum adalah dengan mengandalkan
undang-undang yang diberlakukan secara konsisten, sungguh-sungguh,
transparan dan mengedepankan prinsip equality before the law dan
1 Marwan Effendi, “Pem berantasan Korupsi dan Good Governance", Timpani, Jakarta, Desem ber
2009, hal 3.
56
