Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

Lemhannas Rl, misalnya. Karena Wasantara belum ditetapkan dalam Peraturan
Perundangan, maka akan sulit tercipta komitmen nasional dari para pembuat dan
pelaksana kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk menjadikan
Wasantara sebagai pedoman, pendorong dan penggerak guna mencapai tujuan
nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.

Inilah awal dari mengapa pemikiran konsepsi Wasantara kurang
teraktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
yang tercermin dari tidak seimbangnya unsur kesatuan sebagai refleksi dari
kepentingan nasional dan unsur persatuan sebagai refleksi dari kepentingan
keberagaman. Karenanya bangsa Indonesia yang kondisi masyarakatnya bersifat
heterogen membutuhkan suatu kesamaan pandangan dalam melihat diri dan
lingkungan sebagai satu kesatuan, pandangan tersebut adalah Wasantara.
Merupakan suatu konsepsi yang dijadikan pedoman, pendorong dan penggerak di
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka
pencapaian tujuan nasional, sebagaimana yang diamanatkan pada alinea ke- 4
(empat) UUD NRI tahun 1945. Suatu konsepsi yang berfungsi sebagai landasan
konsepsional filosofis yang dijadikan landasan berpikir berdasarkan Pancasila dan
UUD NRI 1945, sekaligus landasan Visional dalam hierarki Paradigma Nasional
Indonesia. Suatu konsepsi pemikiran atau cara pandang yang dibentuk dalam
dua dimensi pemikiran, yang terdiri dari dimensi pemikiran realita (kewilayahan)
dan dimensi pemikiran fenomena/dinamika kehidupan (pemanfaatan).

Oleh karenanya konsepsi Wasantara merupakan suatu keniscayaan yang
harus dimengerti, dipahami dan diimplementasikan bagi segenap komponen
bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, interpretasi Wasantara
harus disertai catatan bahwa konsep satu kesatuan politik, ekonomi, sosial,
budaya, dan hankam memerlukan harmoni antara kepentingan pusat dan daerah
serta antar daerah untuk mewujudkan Kesejahteraan rakyat yang berimbang,
yang pada muaranya akan mempertangguh Ketahanan Nasional. Tanpa itu
konsep persatuan dan kesatuan akan sulit terwujud, meskipun dipaksakan melalui
kekuatan. Namun, itu hanya merupakan kesatuan yang semu dan mengandung
kerawanan bagi tegak utuhnya NKRI. Oleh karena itu maka Taskap ini
membahas perlunya “Bagaimana Peningkatan Implementasi Konsepsi
Wasantara Guna Memantapkan Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Rangka
Ketahanan Nasional ?

7