Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 4
BAB III
KONDISI GEOSTRATEGI NASIONAL SAAT INI
11 Umum.
Dewasa ini, konstelasi politik di kawasan Asia Pasifik cenderung bernuansa
muram sekaligus memanas. Laut Cina Selatan yang menjadi titik tumpu geopolitik di
kawasan Asia Pasifik sedang menjadi suatu pembicaraan tingkat internasional karena
menyebabkan tersulutnya konflik antara sejumlah negara besar di Asia dan beberapa
negara-anggota ASEAN. Inti masalah yang diperdebatkan adalah seputar klaim wilayah
perbatasan (territorial zone).Hingga akhir tahun lalu, sengketa wilayah Laut Cina Selatan
ini telah memberikan dampak yang cukup dramatis terhadap gelombang polarisasi
kekuatan negara-negara yang bertikai. Persinggungan klaim kedaulatan dan yurisdiksi
wilayah di kawasan Laut Cina Selatan melibatkan enam negara yaitu, Tiongkok, Taiwan,
Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam. Sifat pola interaksi antar setiap
negara tersebut menjadi lebih konfliktual, dikarenakan kepentingan masing-masing
negara terhadap kawasan Laut Cina Selatan. Konflik di kawasan Laut Cina Selatan
merupakan konflik yang cukup rumit. Dengan melibatkan enam negara beserta
kepentingan masing-masing negara menyebabkan tingkat kompleksitas konflik ini
semakin tinggi. Hal ini turut berpengaruh pada kompleksitas keamanan regional. Segala
implikasi yang potensial berdampak terhadap kawasan Asia Tenggara, akan dirasakan
secara langsung oleh Indonesia1. Berarti pula berdampak pada geostrategi dan geopolitik
Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan tersebut. Saat ini geostrategi Indonesia
sebagai pelaksanaan geopolitik Indonesia memiliki dua sifat pokok, yaitu Pertama,
bersifat daya tangkal, dimana dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan
geostrategi Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan,
hambatan dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara
Indonesia. Kedua, bersifat developmental/pengembangan yaitu pengembangan potensi
1Dirjen Strahan Kemenhan RI, Implikasi Konflik Laut Cina Selatan terhadap netralitas dan sentralitas Asean,
Desember 2013
