Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

18

kelembagaan dan proses pengambilan keputusan di tingkat lokal; dan
4) tertuju kepada kesejahteraan masyarakat yang tinggal di suatu
lokasi.

10. Tinjauan Pustaka

Beberapa literatur yang dinilai relevan untuk dijadikan tinjauan
pustaka dalam penulisan naskah ini, antara lain:

a. Dalam studi yang berjudul KOMPLEKSITAS PENGELOLAAN
PERBATASAN: Tinjauan dari Perspektif Kebijakan Pengelolaan
Perbatasan Indonesia, Moeldoko23 pada tahun 2012 melakukan
analisis kebijakan tentang pengelolaan perbatasan. Studi ini
menemukan bahwa kebijakan-kebijakan yang terkait dengan
pengelolaan perbatasan ternyata tidak terpadu, tidak saling dukung
satu sama lain. Untuk itu direkomendasikan perlu adanya kebijakan
yang terpadu yang mengatur pengelolaan perbatasan Indonesia,
termasuk penguatan Badan Nasional Penegelola Perbatasan (BNPP),
karena BNPP cenderung hanya bersifat sebagai lembaga koordinatif
serta belum terlihat strategi dan kebijakan untuk mengoptimalkan
segenap kewenangan yang demikian besar, sehingga belum mampu
menggerakan alur koordinasi dan implementasi kebijakan
pengelolaan perbatasan secara komprehensif, baik dalam tataran
konsepsional maupun operasional. Dalam tataran konsepsional,
BNPP masih belum dapat merealisasikan penetapan kebijakan
pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan
perbatasan.

Pembangunan daerah perbatasan Kalimantan sudah mendesak
dan perlu diprioritaskan karena adanya ketimpangan kesejahteraan
yang mencolok, antara lain karena adanya fenomena lunturnya rasa
nasionalisme, baik yang disebabkan oleh sulitnya jangkauan
pembinaan maupun didorong oleh orientasi dan peluang kegiatan

1http://idu.ac.id/index.php?option=com_docman4task=caLview&gid=116