Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI

14

dekonsentrasi dan tugas Pembantuan untuk mendukung pendanaan
atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang diatur
dalam undang-undang pemerintahan daerah. Namun demikian sering
kali tujuan dari undang-undang ini salah sasaran karena pemda
cenderung tidak mau mematuhi ketentuan yang berlaku.

d. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-undang ini mengatur jalan sebagai bagian sistem
transportasi nasional yang mempunyai peranan penting terutama
dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta
lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan
wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan
antar daerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk
memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk
struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan
nasional.

e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN
Tahun 2005-2025

Undang-undang ini menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 berfungsi sebagai
pedoman dalam perencanaan pembangunan selama 20 tahun sampai
dengan 2025 dengan visi Indonesia yang mandiri, maju, adil dan
makmur. RPJPN ini adalah hasil dari perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan
terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan
tidak dibuatnya lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional.

f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian

Undang-undang ini menjelaskan bahwa perkeretaapian sebagai
salah satu moda transportasi memiliki karakteristik dan keunggulan
khusus, terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut, baik