Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI

27

sebagaimana yang diharapkan. Ini menandakan bahwa dukungan
politik (anggaran) untuk mengimplementasikan kebijakan makro,
sangat rendah. Sehingga kebijakan-kebijakan seperti MP3EI dan
MP3KI untuk menjadikan daerah perbatasan sebagai halaman depan
Negara akan sulit diwujudkan.

Sementara itu, penerapan otonomi dan desentralisasi juga
mempunyai pengaruh dalam pembangunan daerah perbatasan.
Kewenangan terkait dengan penerapan UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah, masih menyisakan benturan kepentingan
ataupun seringkali terjadi tumpang tindih antara pemerintah dan
pemerintah daerah (pemda: provinsi ataupun kabupaten/kota).
Penafsiran yang belum pas atas penerapan ctonomi dan
desentralisasi oleh kedua belah pihak (Pemerintah dan pemda), acap
kali menimbulkan benturan kewenangan.

Dengan adanya BNPP, memang pembangunan di daerah
perbatasan negara tampak mulai maju. Setidaknya, hal itu terlihat dari
sisi pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, hingga indeks
pembangunan manusia (IPM) di kawasan perbatasan. Namun
demikian dengan masih munculnya masalah-masalah di atas
menunjukkan kurangnya kapasitas BNPP dalam melaksanakan tugas
dan fungsi yang diembannya.

Dengan adanya kenyataan di atas, secara politik, rendahnya
konektivitas/aksesibilitas transportasi sepanjang daerah perbatasan
Kalimantan membuka ruang munculnya kerawanan-kerawanan
berupa mudahnya kepentingan-kepentingan politik tertentu masuk ke
wilyah Indonesia terutama melalui pintu perbatasan tidak resmi.

c. Pengaruh secara aspek ekonomi

Kurangnya sarana, prasarana dan pelayanan transportasi
secara memadai sangat jelas membentuk rendahnya konektivitas
transportasi daerah perbatasan Kalimantan yang menghubungkan
dengan pusat-pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi.