Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 12

28

         Keterisolasian, ketertinggalan dan keterabaian yang ada sebagai
         konsekuensi logis dari keadaan tersebut. Rendahnya keberpihakan
         dan kepedulian dalam mengimplementasikan kebijakan dalam wujud
         alokasi anggaran yang memadai untuk pembangunan konektivitas
        transportasi makin menyulitkan untuk mewujudkan kemandirian
        daerah perbatasan. Kekurang-berpihakan untuk mewujudkan keadilan
        dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan
        Kalimantan menyebabkan banyak WNI penduduk perbatasan yang
        berorientasi ke Malaysia karena daerah perbatasan Malaysia lebih
        maju dan didukung oleh konektivitas transportasi yang baik. Banyak
        WNI penduduk wilayah perbatasan secara kesehariannya membeli
        komoditas kebutuhan sehari-hari di Malaysia, seperti sayur, gula
        pasir, gas untuk memasak dan Iain-lain karena lebih murah serta
        kualitas lebih baik46. Bahkan ikan teri, pisang dan batubara Rl di
        perbatasan dikuasai oleh orang-orang Malaysia47. Sehingga tidak
        mengherankan jika banyak WNI di perbatasan menjadi amat
        bergantung secara ekonomi pada Malaysia terutama dalam
        kehidupan sehari-hari seperti pemenuhan bahan makanan.

                Rendahnyc- konektivitas transportasi daerah perbatasan
        Kalimantan juga menyebabkan investasi tidak berminat untuk masuk
        ke daerah perbatasan Kalimantan. Untuk membangun perbatasan,
        perlu keterlibatan pihak swasta48. Untuk maksud tersebut pengusaha
        memerlukan jaminan perlindungan investasi terutama dari pemerintah
        daerah agar khususnya yang berlokasi di wilayah Kalbar dan Kaltim49.
        Jaminan perlindungan ini dapat berupa subsidi mulai dari listrik, gas
        hingga gula seperti yang dilakukan oleh Malaysia pada para
        pengusahanya yang membangun daerah perbatasannya. Selain itu,
        pengusaha juga perlu dukungan yang baik dari Badan Usaha Milik
        Negara (BUMN). Daerah perbatasan pada umumnya adalah kaya
        SKA tetapi taraf sosial-ekonomi masyarakat masih rendah sebagai

46 http://w w w .bn pp .go .id/be rita /17 1-tin ja u-pe rt)a ta san -se i-p an can g-m o eld oko -p esa n-jag a-tan ah -nkri ta ng ga l 11 Agustus 2014 ja m 1130
47 http://vw w .bnpp .g o.id /be rita /1 52 -ika n-teri-p isan g-ba tu -b ara-ri-di-pe rb atasa n-diku asa i-rna la ysia ta ng ga l 11 A g ustus 2014 ja m 1357
49 h ttp:M fvw w .bnpp.go.id/berita/164-m enteri-pdt-pem erintah-fokus-benahi-ekonom i-perbatasan tanggal 11 A g ustus 20 14 ja m 1143
49 h ttp:M ivw w .bnpp.go.id/berita/130-kadin-bangun-perbatasan-pengusaha-pertukan-pertindungan-investasi tang ga l 11 A g u stu s 20 14 jam
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17