Page 6 - Perpustakaan Lemhannas RI

84

berbangsa, dan bernegara untukmampu mendeteksi, mengantisipasi
sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat
potensi ancaman terhadap NKRI. Kemungkinan ancaman yang terjadi
adalah ancaman nirm iliter yaitu cara masuknya akan memanfaatkan
kesenjangan dan menggunakan dimensi ideologi, politik, ekonomi,
sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum
dimana dengan memanfaatkan isu-isu yang berkembang selanjutnya
dieksploitasikan dalam bentuk ketidak puasan dan ketidak percayaan
terhadap sesama komponen bangsa dan diwujudkan dalam konflik
sosial masyarakat yang akan berdampak sangat membahayakan
Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta berpengaruh langsung
terhadap kelangsungan Integrasi Bangsa.

c. Pengalaman pada masa lalu hendaknya dijadikan sebagai
bahan evaluasi yang baik semenjak mulai pada Era Reformasi
sampai dengan saat ini sangatlah rentan terjadinya permasalahan
Konflik sosial, seperti Konflik sosial yang pernah terjadi di negara kita
misalnya konflik Sambas, konflik Sampit, konflik Poso, konflik Ambon,
konflik Mesuji serta konflik-konflik lainnya merupakan isu yang
menonjol, karena berpotensi Disintegrasi Bangsa serta
membahayakan keselamatan dan kehormatan bangsa. Melalui
pemberlakuan Undang-Undang No. 7 tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial di era pemerintahan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono sudah berhasil menurunkan eskalasi konflik
sosial, hal ini diperkuat dari data Puskominfo Kesbangpolinmas
Kementerian Dalam Negeri. Dapat disimpulkan bahwa persoalan
Kewaspadaan nasional harus menjadikan prioritas utama dan
diseriusi serta disikapi dengan baik, agar tidak terjadi konflik sosial
dalam rangka memper kokoh Ketahanan Nasional. Adanya distorsi
kebijakan publik, birokrasi pemerintahan yang dirasakan kurang adil,
kesenjangan sosial ekonomi, perebutan sumber daya ekonomi,
masalah adat, kebudayaan dan identitas kedaerahan, distorsi
penerapan hukum dan keadilan serta disfungsi aparat keamanan