Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI

49

permasalahannya belum adanya kesadaran pejabat akibat sanksi
yang belum diatur pelaksanaannya secara te ga s.52

Putusan Badan Peratun belum dijadikan rujukan dalam
kebijakan pemerintah. Hasilnya nampak dari masih tingginya tingkat
penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih
lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara m erupakan
cerminan dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan.
Korupsi di Indonesia masih tinggi dari data angka Indeks Persepsi
Korupsi Indonesia dalam 5 tahun terakhir ada peningkatan, akan
tetapi tidak signifikan dapat di lihat tahun 2008 adalah 2,6 ; tahun

2009 : 2,8; tahun 2010 : 2,8 ; tahun 2011 : 3,0 dan tahun 2012 :
3,2.53 Indonesia masih dalam peringkat 118.

Sebagai gambaran dampak korupsi terhadap Sumber Daya Alam :
• Minyak bumi akan habis sebelum 2030 (52,5 % konsumsi enerji

bergantung pada BBM. 84 juta rakyat Indonesia setiap malam
kegelapan, tanpa listrik). Subsidi BBM dan listrik tahun 2009 =
Rp 94,58T; 2010 = Rp 139.95T; 2011 = Rp 255,61 T; 2012 = Rp
330T.
• Hutan sudah dalam keadaan stadium 4 (3,8 juta hetar
hutan/tahun dibabat, 39 % habitat alami rusak).
• 50% penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap air

bersih dan sanitasi yang baik. (163 orang meninggal dunia/hari).
• Pencemaran laut, 70% terumbu karang rusak dan hilangnya

potensi kelautan sebagai primadona perekonomian nasional (Rp
50 T/tahun ikan di laut dicuri).54

52 Fajrurrahman, Febby, Pelaksanaan Putusan dan Fungsi Kejurusitaan di Peradilan Tata
Usaha Negara, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXVII, No. 329 April 2013,
hal.101-102.
53 Hehamahua, Abdullah, Mencegah Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,
dalam Keadilan dan Kepastian Hukum (Reformasi Hukum Hubungan Pusat dan Daerah),
Komisi Hukum Nasional Rl, Jakarta 2012, hal. 17.
64 Ibid, hal. 18