Page 2 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 2
32
Nusantara dalam kehidupannya, sehingga selalu berupaya untuk
meningkatkan Ketahanan Nasional.
Masyarakat di wilayah perbatasan umumnya sangat miskin berada
pada tingkat kesejahteraan yang memprihatinkan dan kurang mendapatkan
pelayanan hak dasar serta perhatian pemerintah. Selain itu, sarana dan
prasarana transportasi, telekomunikasi dan informasi sangat terbatas dan
belum seluruhnya dapat menjangkau sampai ke wilayah perbatasan
sehingga, kondisi tersebut tanpa disadari telah berpengaruh terhadap sikap,
motivasi, rasa nasionalisme serta tanggung jawab masyarakat perbatasan
sebagai warga negara Republik Indonesia. Dalam bidang Hankam masih
sangat rawan sehingga memberi peluang terjadinya kegiatan ilegal yang
melanggar hukum seperti penyelundupan, migrasi ilegal, pencurian sumber
kekayaan alam, kegiatan separatis, terorisme dan sebagainya.
Pengembangan wilayah perbatasan yang selama ini dilakukan melalui
kebijaksanaan pembangunan wilayah yang cenderung berorientasi inward
looking juga dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan dan
strategi pemerintah di bidang ekonomi selama ini guna pengembangan
wilayah tersebut.
Dari gambaran kondisi wilayah perbatasan tersebut di atas, dapat
diperkirakan bahwa baik kebijakan pembangunan wilayah maupun
kebijakan dan strategi pemerintah di bidang ekonomi yang diterapkan
selama ini dirasakan belum berfungsi optimal dalam mengurangi masalah-
masalah di wilayah perbatasan, sehingga menimbulkan dampak negatif
terhadap kondisi ketahanan nasional. Oleh sebab itu, agar upaya
pengembangan wilayah perbatasan dapat memberi hasil yang optimal
sesuai harapan, maka kebijakan dan strategi di bidang ekonomi yang
selama ini sudah diterapkan perlu ditingkatkaBjmelalui program-program
pembangunan yang||ebih terarah disesuaikaBdengan kondisi wilayah
terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam maupun sumber daya
manusia yang tersedia.

