Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 13
12
iJiaiO'jyilyflJ&unJuijj]
L ull PH-IP
PH3P) i&myttEHtimei tUulyun ML {=&s>ISaicmyajj,
p i t i&umu&msl)llP T fz jjL u i//= ^ jb n UHnnkui 11), Oz/^lmwim tu
Gambar III. 1.
Mekanisme Penetapan Jenis dan Tarif PNBP pada Kementerian/Lembaga
Negara
Sum ber: Departemen Keuangan R.I., Kebijakar^Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak Mekanisme Pengelolaan PNBP Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
dan Ketentuan di Bidang Keuangan, 2009, diunduh dari
http://www.pusdiknakes.or.id/data/news/presentasi_pnbp.ppt
Ironisnya, jumlah pungutan negara yang sangat beragam (lihat
lampiran) tidak berbanding lurus dengan kecukupan penerimaan negara atau
bahkan surplus penerimaan. Defisit anggaran (lihat Grafik 111.1) selalu menjadi
“ancaman” pemerintah dari tahun ke tahun. Banyaknya pungutan negara tidak
diimbangi dengan realisasi penerimaan negara sebagaimana terlihat dalam
APBN. Bahkan defisit mengalami kecenderungan terus naik.26
Kondisi yang kontradiktif antara defisit anggaran dengan potensi
sumber-sumber penerimaan, banyaknya lembaga yang menjadi pemungut
pungutan negara, serta SKA yang berlimpah menunjukkan adanya beberapa
kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan negara.
26 Defisit yang terlihat menurun pada tahun 2008 terjadi karena pemerintah
mengeluarkan kebijakan sunset policy, sehingga pemerintah mempunyai extra money untuk
menutup defisit anggaran.
27
