Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

29

2) Dengan kondisi Simnas yang ada pada saat ini tentunya kurang
mendukung tersedianya suatu layanan informasi yang handal dan bersifat
terpadu, hal ini disebabkan oleh tidak terbangunnya sistem informasi
pemerintahan disetiap instansi maupun lembaga di pusat dan daerah
dalam suatu kerangka pengembangan sistem yang terintegrasi secara
utuh. Dengan terbentuknya konfigurasi sistem informasi yang tidak berada
dalam satu konteks sistem informasi terintegrasi mengakibatkan
terputusnya mata rantai pengelolaan data dan informasi dalam arus
proses pengambilan keputusan. Sehingga mengakibatkan informasi yang
dihasilkan tidak sebagaimana yang diharapkan dalam Tata Administrasi
Negara (T A N ) dan Tata Laksana Pemerintahan (TLP ) pada Tatanan
Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB ).

b. Dukungan Kebijakan Pemerintah terhadap Implementasi Sistem
Informasi Manajemen Nasional.

Dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan telematika dan
kebijakan serta strategi pengembangan e-Govemment, pemerintah telah
mengeluarkan aturan dan ketentuan untuk pelaksanaannya. Namun sampai saat
ini kedua aturan tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Institusi
Pemerintahan pusat maupun daerah. Hal tersebut dapat diidentifikasi meliputi:

1) Pelayanan pemerintah yang diberikan melalui situs jaringan
internet, namun belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja
yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan
sumber daya manusia sangat membatasi pentrasi komputerisasi ke dalam
sistem manajemen dan proses kerja pemerintah.
2) Belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang
dialokasikan untuk pengembangan e-govemment pada masing-masing
instansi.
3) Penyelenggaraan sistem informasi tersebut merupakan upaya
Instansi secara sendiri-sendiri, dengan demikian sejumlah faktor seperti
standardisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai aplikasi