Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

30

dasar yang memungkinkan koneksitas operasional antar situs secara
andal, aman, dan terpercaya untuk mengintegrasikan sistem manajemen
dan proses kerja pada Instansi pemerintah ke dalam pelayanan publik
yang terpadu, kurang mendapatkan perhatian.
4) Pendekatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tersebut tidak
cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat untuk
mengakses jaringan internet, sehingga jangkauan dari layanan publik
yang dikembangkan menjadi terbatas pula.19

c. Dukungan Politik dalam Implementasi Sistem Manajemen Informasi
nasional.

Implementasi Sistem Informasi Manjemen Nasional, melibatkan banyak
Institusi pemerintahan, baik pusat maupun daerah serta lembaga penyelenggara
Negara lainnya. Disamping itu, diperlukan dukungan sumber daya yang cukup
besar, khususnya sumber daya keuangan sarana dan prasarana lainnya.
Disamping itu dengan perkembangan situasi yang saat ini tengah dihadapi oleh
pemerintah Republik Indonesia, baik ditingkat pusat maupun daerah, maka
ketepatan dalam pengambilan keputusan akan menjadi hal yang sangat strategis
guna menghadapi setiap tantangan yang dihadapi dalam rangka pengelolaan
negara. Untuk itu, dibutuhkan layanan informasi pemerintahan yang dapat
dengan secara cepat, tepat, akurat dan handal memberikan setiap informasi
yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan. Setiap fungsi
manajemen dalam pemerintahan menyangkut perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, pelaksanaan dan pengendalian membutuhkan informasi yang
sesuai dengan fungsi yang diemban oleh setiap instansi maupun lembaga
pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Meskipun betapa pentingnya penerapan Sistem Informasi Manajemen
Nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun sampai saat ini
dukungan politik masih belum cukup. Kondisi demikian menjadi salah satu yang

19 Lampiran Inpres Nomor 3 tahun tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan e-Govern
ment.