Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI

26

BAB III

KONDISI IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NASIONAL DALAM
BIROKRASI PEMERINTAHAN S A A T INI, IMPLIKASINYA TERHADAP

PENINGKATAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
NASIONAL SER TA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

11. Umum

a. Gerakan reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 telah membawa
berbagai pembaharuan dan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah, bahwa
setiap pembaharuan dan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, dimaksudkan dalam rangka menuju terwujudnya pemerintahan yang
demokratis guna terwujudnya good governance. Sasaran yang hendak dicapai
oleh pemerintah pusat maupun daerah dari good governance adalah
diperolehnya birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif, serta
mampu memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.

b. Oleh karena itu menyadari betapa pentingnya arti mewujudkan good
governance, maka seluruh aparatur negara dituntut harus mampu meningkatkan
kinerja, baik secara internal dalam lingkup institusi badan kelembagaan maupun
secara terpadu dan terintegrasi dalam rangka mendukung pembangunan
nasional. Untuk maksud tersebut, maka Simnas sebagai salah satu subsistem
dalam manajemen penyelenggaraan Negara dalam upaya mewujudkan good
governance serta menjawab tuntutan masyarakat tersebut, perlu dikembangkan,
guna mendukung penyelenggaraan Sismennas yang di dalamnya mengandung
upaya percepatan proses kerja di lingkungan pemerintah (baik pusat maupun
daerah) dengan melakukan modernisasi administrasi melalui pengelolaan data
dan informasi secara elektronik, otomatisasi di bidang administrasi perkantoran
serta modernisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, sebagai
perwujudan e-govemance yaitu penyelenggaraan pemerintahan berbasis