Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

18

perwujudannya, setidak-tidaknya di bidang hukum pidana. Polisi merupakan
juru tafsir hukum pidana dan pekerjaan Kepolisian sesungguhnya tidak jauh
dari pekerjaan mengadili, sebab memberikan penafsiran terhadap hukum
pidana pada saat berhadapan dengan orang-orang tertentu yang melakukan
perlawanan terhadap hukum.

b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 tahun 1999 tentang
Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan
Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

Melalui Undang-Undang No. 27 tahun 1999 tentang Kejahatan
terhadap Keamanan Negara, telah ditambahkan 6 pasal tentang kejahatan
baru yang mengancam ketertiban dan keamanan negara. Saiah satu pasalnya
berkaitan dengan kejahatan sabotase. Dampak dari kejahatan sabotase dapat
mengganggu ketertiban umum serta jalannya pemerintahan, dengan saiah
satu butirnya adalah melakukan tindakan yang melawan hukum dengan
menghalangi dan menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang
menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 27 tahun 1999 ini
diharapkan bahwa kondisi ketertiban umum masyarakat semakin baik,
sehingga proses penegakan hukum dapat benar-benar ditegakkan oleh SDM
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya sesuai
dengan hukum dan peraturan yang beriaku.

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang
RPJPN, maka pemerintah dan bangsa Indonesia telah menru'liki dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke
depan, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. RPJPN 2005-
2025 berisi visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan dalam
berbagai bidang, serta penjabaran dan pelaksanaan RPJPN 2005-2025 ke
dalam empat periode. Empat periode yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), terdiri dari tahap pertama tahun