Page 2 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 2
92
Di awal periode reformasi, Pemerintah menetapkan bahwa upaya
penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan,
sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000
tentang Propenas. Salah satu misi pembangunan nasional dalam Propenas
2000 - 2004 adalah terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan seluruh
kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan
koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Karena
faktor politik, pengentasan kemiskinan dapat didominasi pada sasaran
jangka pendek atau paling tidak sasaran jangka menengah. Akibatnya,
kemiskinan menjadi permasalahan yang tidak habis-habisnya dan menyita
perhatian seluruh masyarakat serta menjadi komoditas yang sangat menarik
untuk berbagai kepentingan, termasuk kepentingan politik.
Pemerintah sudah berupaya dan bekerja keras untuk mengentaskan
kemiskinan. Selama beberapa tahun terakhir, berbagai jenis program sudah
dilancarkan, baik yang bersifat bantuan hibah seperti BLT, raskin,
jamkesmas, PKH, PNPM Mandiri maupun yang bersifat pinjaman lunak
seperti KUR. Karena kompleksitas permasalahan. kemiskinan, penurunan
kemiskinan tidak secepat yang diharapkan para wakil rakyat dan media
massa; yang pada umumnya ingin serba instant dan cepat.
Pemerintahan SBY-Kalla sebagai presiden dan wakil presiden
pertama Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat pada tahun
2004, berusaha melakukan penurunan penduduk miskin secara cepat
melalui program jaring pengaman sosial seperti bantuan langsung tunai,
PNBM, KUR, dan dana alokasi khusus Pemerintah daerah. Di tengah
kerumitan politik, berbagai program tersebut memang dapat membantu
menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia namun tidak secepat
yang ditargetkan. Sehingga tetap mendapat kritik dari pengamat maupun
partai non-Pemerintah.
Pemerintah juga sudah bekerja keras menyediakan sarana dan
informasi untuk berbagai pihak yang terlibat atau ingin terlibat dalam usaha
penurunan kemiskinan di Indonesia. Daftar nama dan alamat penduduk
miskin di seluruh Indonesia sudah tersedia, walaupun bukan kondisi terkini.
Secara khusus, karena kemiskinan di daerah perdesaan yang didominasi
sektor pertanian, cenderung lebih banyak jumlahnya, Pemerintah juga
