Page 12 - Perpustakaan Lemhannas RI

26

cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya demi
kepentingan nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai landasan idiil
dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional,
maka implementasi konsepsi Wawasan Nusantara haruslah diterapkan dan
tetap dilakukan serta dilaksanakan oleh segenap bangsa Indonesia pada
setiap langkah dalam pengambilan keputusan pembangunan bangsa untuk
kepentingan nasional dalam rangka pecapaian tujuan nasional. Gambaran
aktualisasi konsepsi Wawasan Nusantara pada kehidupan berbangsa dan
bemegara saat ini dapat dilihat dan disarikan seperti tersebut dibawah ini.

Pemahaman aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap
Wawasan Nusantara masih lemah, hal ini dapat dilihat pada kehidupan
sehari-hari di masyarakat dan pada para penentu kebijakan berbangsa dan
bemegara, penentuan setiap kebijakan, strategi maupun upaya
pembangunan bangsa yang belum sepenuhnya berorientasi dan diarahkan
sepenuhnya kepada persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan masih terkotak-kotak atas dasar kepentingan
sektoral, kedaerahan dan kurang sinergi antara pemerintah pusat dan
daerah dalam menentukan kebijakan prioritas pembangunan serta
pelaksanaan pembangunan meskipun telah jelas arah pembangunan
bangsa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Rencana
Pembangunan Jangka Panjang maupun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah. Kehidupan Masyarakat sehari-hari masih jauh dan gambaran
pemahaman terhadap aktualisasi Wawasan Nusantara, perkelahian atau
tawuran antara pelajar di jalanan, perkelahian antar mahasiswa,
perseteruan anggota DPR/DPRD, perkelahian antara kelompok atau suku
masih sering terjadi hanya karena hal-hal kecil yang semestinya mudah
diselesaikan dan tidak perlu dibesar-besarkan. Keinginan untuk
memisahkan kelompoknya atau daerahnya dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia, begitu pula dengan kepatuhan terhadap hukum atau aturan
yang telah ditetapkan dan disepakati bersama tidak dilaksanakan sebaik-