Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 14

28

 bahwa sosialisasi Wawasan Nusantara sangat jauh dari yang diharapkan,
 mengingat pelajaran kewiraan di perguruan sudah dihilangkan. Pencerahan
 tentang pemahaman Wawasan Nusantara hanya pada pendidikan
 kedinasan yang formal oleh pemerintah. Tidak semua lembaga dan
 kementrian yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar maupun kursus-
 kursus singkat memasukkan wawasan nusantara dalam kurikulum sebagai
 bahan ajarnya. Begitu pula dengan para penyelenggara pemerintahan dan
 para penentu kebijakan peserta pendidikan dan kursus yang telah
 mendapat pengetahuan dan pencerahan wawasan nusantara dari lembaga
 maupun kementerian setelah selesai tidak menyebariuaskan di
 lingkungannya tentang perlu dan pentingnya pemahaman, penerapan
 wawasan nusantara.

          Kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah masih terus
 memerlukan dorongan untuk selalu berorientasi kepada konsepsi wawasan
 nusantara sehingga terjadi pemerataan pembangunan di segala bidang
 termasuk didalamnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
 Sebagaimana pemerintah telah meletakkan tiga pilar pembangunan yang
 meliputi pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,
pembangunan demokrasi yang sehat dan sejalan dengan aturan yang
berlaku, serta yang ketiga adalah keadilan dan penegakkan hukum.13 Pada
kenyataan dilapangan selalu terjadi urbanisasi sumber daya manusia dari
daerah ke kota, sehingga sumber daya manusia dengan kualitas yang baik
berada di kota-kota besar sedangkan di daerah tinggal sumber daya
manusia dengan kualitas yang rendah, kondisi yang tidak seimbangan ini
menyebabkan tidak sinerginya pembangunan bangsa antara pemerintah
pusat dan daerah. Oleh karena itu pembangunan ekonomi yang
dilaksanakan oleh pemerintah haruslah diimbangi oleh para penentu
kebijakan di daerah dalam pembangunan ekonomi daerah sehingga tidak
semua sumber daya manusia yang baik dari daerah-daerah hijrah ke
daerah pusat pemerintahan. Aparatur pemerintah meliputi pemerintah
pusat sampai pemerintah daerah, dari Presiden sampai Kepala Desa,

13 H. Bintono Tjokromidjoyo Prof & Mustopadidjaya A.R. Drs. Teori dan Strategi
Pembangunan Nasional.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18