Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 8
BAB II
LANDASAN PEMIK1RAN
6. U m u m
Wilayah perbatasan memiliki potensi sumber daya alam yang
cukup besar serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi
pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian, pembangunan di
beberapa wilayah perbatasan masih sangat jauh tertinggal dibandingkan
dengan pembangunan di wilayah negara tetangga. Kondisi sosial ekonomi
masyarakat yang tinggal di daerah ini umumnya jauh lebih rendah
dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga.
Pembangunan wilayah perbatasan selama ini cenderung
berorientasi ’inward looking’, sehingga seolah-olah kawasan perbatasan
hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara. Akibatnya
wilayah-wilayah perbatasan dianggap bukan merupakan wilayah prioritas
pembangunan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Dalam rangka mencari solusi pemecahan permasalahan
meningkatkan pengelolaan wilayah perbatasan darat khususnya dalam rangka
pengentasan ketertinggalan pembangunan di Propinsi Kalimantan diperlukan
langkah-langkah awal berupa identifikasi permasalahan, sehingga dapat
segera dirumuskan akar permasalahan yang dihadapi. Agar proses
tersebut dapat terselenggara secara optimal, maka diperlukan pedoman
baku yang harus diikuti oleh semua pihak yang terkait, terutama para
pengambil keputusan yang terlibat langsung dalam penanganan dan
pemecahan masalah.
Pedoman yang dapat digunakan sebagai dasar kerangka berfikir
dan bagi segala tindakan atau keputusan yang diambil dituangkan dalam
aturan perundang-undangan, yang tersusun secara hierarkis dalam
paradigma nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan dijadikan
sebagai landasan dalam berbagai proses pengambilan keputusan, baik
10
