Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 15

29

           Malaysia4. Ancaman hilangnya sebagian wilayah Rl di perbatasan
           Kalimantan Barat (Kalbar) dengan Malaysia akibat rusaknya patok
           batas negara yang sedikitnya kini telah mencapai 21 patok yang
           terdapat di Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkawang,
           memerlukan perhatian yang serius bagi pihak-pihak terkait. Selain di
           Kabupaten Bengkayang, kerusakan patok-patok batas ini juga terjadi
           di wilayah Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu, masing-masing
           berjumlah tiga dan lima patok5. Hal tersebut telah menyebabkan
           bergesernya tanda batas kedua negara.

                    Pulau Kalimantan telah diakui secara internasional memiliki
           areal hutan terluas di dunia. Luas areal hutan yang dimiliki
           merupakan aset yang sangat berharga, karena selain berfungsi
          sebagai paru-paru dunia juga memiliki kekayaan hutan yang sangat
          beragam. Kekayaan hutan yang dimiliki terdiri dari berbagai jenis
          kayu, rotan, damar, gaharu, dan sebagainya.

                    Isu yang sangat menonjol di wilayah perbatasan Kalimantan
          dengan Sabah dan Sarawak saat ini adalah rusaknya hutan lindung
          yang telah ditetapkan melalui Keppres 32/1990 akibat penebangan
          kayu liar yang diperdagangkan secara ilegal ke Sarawak dan Sabah.
          Sesuai Keppres 32/1990 tersebut wilayah lindung adalah wilayah
          yang ditetapkan dengan model utama untuk melindungi kelestarian
          lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya
          buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan
          pembangunan yang berkelanjutan.

                   Pengelolaan Sumber Kekayaan Alam belum terkendali dan
          terkoordinasi, sehingga terjadi eksploitasi Sumber Kekayaan Alam
         yang menjadi kendala pengembangan daerah dan masyarakat.
          Misalnya, kasus illegal logging yang juga terkait dengan kerusakan

         Korem 172 Praja Wirayakti, Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah
Kedaulatan NKRI, 31 Maret 2008.

         Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Pemerintahan Umum, uRapat Dengar
Pendapat: Membahas Penyelesaian Permasalahan Perbatasan, 14 Juni 2010.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18