Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 14

14

                     keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi,
                     mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

                              Ketentuan ini menjelaskan bahwa setiap anggota
                     masyarakat berhak dan wajib ikut serta dalam usaha, terutama,
                     mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam
                     mencegah dan memberantas narkoba, di mana Kepolisian
                     Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai kekuatan utamanya
                    dan rakyat sebagai kekuatan pendukungnya yang
                    pelaksanaannya diatur dengan undang-undang.

           c. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional
                    Wasantara yang diartikan sebagai cara pandang dan sikap

          bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba
          beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan
          kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati
          kebhinnekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk
          mencapai tujuan nasional.14 Wawasan Nusantara merupakan
          landasan visional dalam kehidupan nasional, Hal ini dikarenakan
          Wasantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan
          ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia,
          agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya
          mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

                   Sebagai landasan visional, Wasantara harus dijadikan arahan,
         pedoman, acuan dan tuntunan bagi setiap anggota masyarakat dalam
         menjalankan kehidupan nasionalnya. Wasantara hendaknya menjadi
         pola dasar dalam berpikir, bersikap dan bertindak berkaitan dengan
         pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

                  Dalam fenomena kehidupan nasional, implementasi Wasantara
         dalam konteks meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

14 Pengertian tentang W awasan Nusantara dalam m ateri Modul tentang W awasan
Nusantara, PPRA XLVI Lemhannas R I, 2011, serta usulan Kelompok Kerja W awasan
Nusantara Lemhannas RI dalam penyusunan pengertian W awasan Nusantara di Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1999.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17