Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

13

b. UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional
Terlepas dari dikotomi pengertian antara konstitusi

(constitution/ constituei) dengan Undang-Undang Dasar (gronwet)
seperti yang diperdebatkan oleh para pakar hukum dan politik di
bidang ketatanegaraan/2 UUD 1945 (yang telah diamandemen)
merupakan landasan konstitusional. Hal ini berarti bahwa UUD 1945
adalah konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam konteks meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,
beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang relevan antara lain
sebagai berikut:

1) Pasal 27 UUD 1945,1*3 yang menyebutkan bahwa:
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan
ini menjelaskan bahwa seluruh masyarakat mempunyai
kedudukan yang sama di dalam peraturan perundang-
undangan di bidang narkoba dan berkewajiban untuk
mematuhinya. Kemudian seluruh masyarakat juga mempunyai
hak dan kewajiban untuk meningkatkan semangat juang dan
kesadaran yang tinggi dalam hal mencegah pelanggaran dan
penyalahgunaan narkoba.
2} Pasal 30 UUD 1945, yang menjelaskan sebagai berikut:
Bahwa; tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam usaha pertahanan dan keamanan negara; Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga

Dalam berbagai literatur Hukum Ketatanegaraan, para pakar antara lain seperti Giver
Cromwell, ECS. W ade, Herman Heller dan F. Lassalle, CF Strong dan James Bryce, KC
W heare, L i Van Apeldoom, Prof. Wrrjono Prodjodikoro, dan Prof. M. Sri Soem antri, ada
yang membedakan dan menyamakan pengertian antara konstitusi dan Undang-Undang
D asa r.

13
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Am andem en-IV,

Sekretariat Jenderal MPR RI, Penerbit, Balai Pustaka, Jakarta